Tepis Tuduhan ‘Maling Berkedok Gizi’, Waka BGN Bongkar Rincian Anggaran MBG dan Perputaran Ekonominya
JAKARTA|Detikidn.com – Wakil Ketua Bidang Investigasi Badan Gizi Nasional (BGN), Naniek S. Deyang, memberikan tanggapan keras terhadap tudingan Ketua BEM UGM, Tyo, yang menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai “Maling Berkedok Gizi”. Melalui akun Facebook pribadinya, Naniek menantang pihak-pihak yang menuduh untuk membuktikan di mana letak kebocoran anggaran tersebut.
Naniek merinci bahwa anggaran per porsi MBG berkisar antara Rp13.000 hingga Rp15.000. Untuk kategori Rp13.000, alokasinya adalah:
Rp8.000: Bahan baku makanan.
Rp3.000: Operasional (gaji relawan, sewa mobil, listrik, gas, hingga BPJS Ketenagakerjaan).
Rp2.000: Insentif untuk yayasan/mitra yang telah berinvestasi membangun dapur (Satuan Pelayanan Makanan Bergizi/SPPG).
Sistem Pengawasan dan Investasi Swasta
Naniek menjelaskan bahwa uang tersebut dikirim langsung dari Kementerian Keuangan ke rekening bersama (VA) di setiap dapur. Pengelolaannya dijaga oleh tiga unsur BGN: Kepala SPPG, Akuntan (Pengawas Keuangan), dan Ahli Gizi.
Ia juga menyoroti peran swasta yang menginvestasikan Rp90-100 triliun untuk membangun 33.000 hingga 35.000 dapur di seluruh Indonesia tanpa menggunakan APBN. “Investasi mitra itu Rp3 miliar hingga Rp6 miliar per titik. Kalau tidak ada insentif sewa, siapa yang mengembalikan investasi mereka?” tulisnya.
Dampak Ekonomi Makro
Selain memberi makan 83 juta anak, Naniek mengeklaim program ini menyerap jutaan tenaga kerja, menghidupkan 800 ribu UMKM/Koperasi, hingga meningkatkan penjualan otomotif karena kebutuhan mobil logistik di setiap dapur. Ia membandingkan MBG dengan anggaran Bansos Rp500 triliun yang menurutnya tidak memiliki efek pengganda ekonomi (multiplier effect) sebesar program ini.
CEK FAKTA: Menimbang Pernyataan vs Realita Lapangan
Sebagai penyeimbang (counter), berikut adalah beberapa poin yang menjadi sorotan publik dan media mainstream terkait implementasi MBG:
1. Benarkah Tidak Ada Kebocoran?
Fakta: Naniek sendiri dalam tulisannya mengakui adanya potensi kebocoran melalui “jual beli titik dapur” dan monopoli suplier.
Realita: Media mainstream (seperti Majalah Tempo dan Kompas) sempat menyoroti kerawanan tata kelola pada proyek-proyek besar yang baru dibentuk. BGN memang telah merespons dengan membentuk tim investigasi, namun efektivitas pengawasan di puluhan ribu titik di daerah terpencil masih menjadi tantangan besar bagi lembaga baru
.
2. Anggaran Rp13.000 – Rp15.000: Cukupkah?
Kritik Media Sosial: Banyak netizen dan ahli gizi di Twitter (X) meragukan angka Rp8.000 untuk bahan baku dapat memenuhi standar gizi “4 bintang” (karbohidrat, protein hewani, nabati, sayur) di wilayah dengan harga pangan tinggi (seperti Papua atau daerah terluar).
Kenyataan: Di beberapa uji coba, porsi makan seringkali didominasi karbohidrat dengan protein yang minimalis. Tantangan HET (Harga Eceran Tertinggi) seringkali tidak relevan dengan harga pasar riil saat terjadi kelangkaan stok pangan.
3. Investasi Swasta vs Beban APBN
Analisis Ekonomi: Narasi bahwa ini “bukan duit negara” untuk investasi dapur perlu dicermati. Meski fisik dibangun swasta, pengembalian modalnya (Rp2.000 per porsi sebagai ‘sewa’) tetap bersumber dari APBN yang dibayarkan secara berkala. Artinya, negara tetap membayar biaya investasi tersebut dalam jangka panjang melalui skema kontrak layanan.
4. Penyerapan Tenaga Kerja
Data Lapangan: Klaim penyerapan jutaan tenaga kerja saat ini masih dalam tahap proyeksi atau tahap awal (pilot project). Media mencatat bahwa proses rekrutmen memang masif, namun keberlanjutannya sangat bergantung pada kesehatan fiskal APBN di tahun-tahun mendatang
(*)
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar